Serayu Media

APBN 2015 baru saja ditetapkan melalui paripurna DPR pada 29 September 2014. Bagi kalangan pegiat pemberdayaan desa, penetapan APBN 2015 menjadi jawaban pasti atas perdebatan dan silang sengkarut  mengenai besaran alokasi dana desa maupun keberlanjutan PNPM. Dalam APBN 2015, dana desa yang bersumber dari APBN ditetapkan sebesar 9,1 Triliun. Besaran dana desa itu berasal dari realokasi anggaran PNPM di Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Keuangan sendiri juga sudah menetapkan rincian alokasi dana desa per kabupaten. Meski demikian, kemungkinan besar APBN akan dilakukan perubahan lebih cepat pasca pelantikan Presiden terpilih, Jokowi, pada 20 Oktober2014 nanti.  Berdasarkan pemberitaan media akhir-akhir ini, perubahan utama yang akan dilakukan pada APBN setidaknya terkait dengan review alokasi subsidi BBM dan dana desa. Subsidi BBM dikurangi dan otomatis harga BBM naik, sedangkan alokasi dana desa akan  ditingkatkan secara signifikan dari alokasi sebelumnya. P

Suara Merdeka, 16 Oktober 2014

Suara Merdeka, 16 Oktober 2014

Suara Merdeka, 16 Oktober 2014

Suara Merdeka, 10 Oktober 2014 Suara Merdeka, 16 Oktober 2014

  Sumber: Suara Merdeka, 16 Oktober 2014

Monday, 07 April 2014, 16:42 WIB Gamawan Fauzi REPUBLIKA.CO.ID , JAKARTA – Jelang pelaksanaan pemilu, dana bansos Kementerian Dalam Negeri naik signifikan di banding sebelumnya. Dana PNPM mandiri pedesaan tahun ini bertambah hingga Rp 1,2 triliun. Berdasarkan data Dirjen Pemerintahan Desa Kemendagri, kenaikan tersebut dikarenakan adanya penambahan jumlah daerah yang memperoleh bantuan itu. Sekitar 156 kecamatan yang baru mekar terdata sebagai pihak penerima. Pada 2013, ada Rp 9,5 triliun dana PNPM dengan rincian Rp 369 miliar untuk pusat, Rp 1,13 triliun provinsi dan Rp 7,89 triliun bansos langsung ke kecamatan. Sedangkan di 2014, naik menjadi Rp 10,76 triliun, di mana Rp 428 miliar pusat, Rp 1,29 provinsi dan 8,9 bansos. Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi mengatakan, memang ada kenaikan untuk dana bansos PNPM, namun pihaknya tidak campur tangan dalam terhadap kebutuhan tersebut. “Kita melihat uangnya saja tidak pernah, kami la

Telah disahkan Petunjuk Tehnis Operasional (PTO) pada tanggal 2 Mei 2014 terkait dengan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan. PTO ini merupakan pedoman terbaru dalam rangka pelaksanaan PNPM, menggantikan PTO sebelumnya. Didalamnya terapat penambahan ataupun perubahan / revisi.  Disamping PTO tersebut, juga dilengkapi dengan 14 Buku Penjelasan PTO serta 1 Buku Forumulir. Sampul PTO sekarang berwarna merah. Adapun buku penjelasan PTO serta Formulir tersebut secara garus besar terdiri dari : 1. Penjelasan I,     Sosialisasi Dan Penyebaran Informasi 2. Penjelasan II,    Fasilitasi Dan Pengembangan Kapasitas.  3. Penjelasan III,   Musyawarah Musyawarah PNPM Mandiri Perdesaan. 4. Penjelasan IV,   Jenis Dan Proses Pelaksanaan Bidang Kegiatan. 5. Penjelasan V,    Pemangku Kepentingan dan Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan 6. Penjelasan VI,   Penulisan Usulan Dan Verifikasi. 7. Penjelasan VII,  Pemantauan, Pengawasan, Evaluasi, Audi

Lomba Cerdas Cermat Kelompok Peminjam 14 Juni 2014 di Kecamatan Susukan